Korupsi Pembiayaan LPEI ke PT DST dan PT MIF

Korupsi Pembiayaan LPEI 

 

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) adalah lembaga keuangan milik pemerintah yang bertugas untuk mendukung ekspor nasional. LPEI juga dikenal sebagai Indonesia Eximbank. 

LPEI didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. LPEI berada di bawah pembinaan Kementerian Keuangan. 

Fungsi LPEI: Memberikan pembiayaan ekspor nasional, Memberikan penjaminan, Memberikan asuransi, Memberikan jasa konsultasi. 

Tujuan LPEI: Mempercepat pertumbuhan perdagangan luar negeri Indonesia, Meningkatkan daya saing pelaku bisnis, Mendukung kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor nasional. 

PT MIF bisa merujuk pada dua kemungkinan perusahaan yang berbeda: PT Mandiri Investindo Futures dan PT Mitra Intertrans Forwarding. PT Mandiri Investindo Futures (MIF) adalah perusahaan pialang berjangka yang bergerak di bidang perdagangan forex dan komoditi, sementara PT Mitra Intertrans Forwarding (MIF) adalah perusahaan penyedia layanan logistik. 

1. PT Mandiri Investindo Futures (MIF):

• MIF adalah singkatan dari PT Mandiri Investindo Futures, sebuah perusahaan pialang berjangka yang berizin dan diawasi oleh BAPPEBTI. 
• MIF memfasilitasi perdagangan forex dan komoditi, dengan fokus pada volume transaksi terbesar di Indonesia. 
• MIF berkomitmen memberikan layanan berstandar internasional dengan biaya yang kompetitif. 
• MIF adalah anggota Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX) dan anggota kliring dari Indonesia Clearing House (ICH). 

2. PT Mitra Intertrans Forwarding (MIF):

• MIF adalah singkatan dari PT Mitra Intertrans Forwarding. 
• MIF adalah perusahaan logistik yang menyediakan berbagai layanan seperti pergudangan dan transportasi barang. 
• MIF memiliki pengalaman di berbagai sektor termasuk FMCG, manufaktur, dan sumber daya alam. 
• MIF menyediakan solusi logistik yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. 

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri memulai penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam pemberian pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada PT Duta Sarana Technology (PT DST) dan PT Maxima Inti Finance (PT MIF) periode 2012-2016.

Menurut Polri, kasus tersebut berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah yang signifikan.

"Kami akan menuntaskan penyidikan ini secara profesional guna menemukan tersangka dan memulihkan kerugian negara," kata Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri Irjen Pol. Cahyono Wibowo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (2/2) mengutip Antara.

Penyelidikan ini berawal dari temuan penyimpangan dalam proses pemberian pembiayaan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di LPEI. Akibatnya, dana yang disalurkan digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan awal, yang berujung pada kerugian negara yang besar.

Berdasarkan keterangan penyidik, kata dia, LPEI memberikan pembiayaan kepada PT DST yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, mengarah pada kredit macet senilai Rp45 miliar dan 4,125 juta dolar AS sejak tahun 2012 hingga 2014

Kemudian dengan skema novasi, kata dia, PT MIF mengambilalih kewajiban PT DST, namun pembiayaan yang diberikan kepada PT MIF juga digunakan tidak sesuai dengan ketentuan.

"Dana tersebut sebagian besar digunakan untuk membayar utang PT DST dan kepentingan lain yang tidak terkait dengan tujuan pemberian kredit," ucapnya.

LPEI lalu memberikan pembiayaan kepada PT MIF sebesar 47,5 juta dolar AS dalam periode 2014 hingga 2016, namun proses pemberiannya penuh dengan penyimpangan dan melanggar ketentuan yang ada. Termasuk, analisis permohonan kredit yang tidak tepat dan kurangnya monitoring terhadap penggunaan dana.

Pada akhirnya, kata Cahyono, PT MIF mengalami kebangkrutan dan gagal membayar utang kepada LPEI sebesar 43,6 juta dolar AS pada tahun 2022.

"Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, kami menemukan adanya potensi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, di mana dana hasil pembiayaan yang disalurkan itu digunakan untuk kepentingan pribadi dan perusahaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya," tuturnya.

Dia mengatakan penyidik Kortastipidkor telah memeriksa 27 saksi dan mengumpulkan berbagai dokumen terkait proses pemberian pembiayaan, perjanjian kredit, serta hasil audit yang menunjukkan adanya penyimpangan.

Selain itu, penyidik juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna mendalami lebih lanjut dugaan pencucian uang dalam kasus ini.

Dia menyebut proses penyidikan ke depan akan terus dilakukan secara profesional untuk mengidentifikasi tersangka dan mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan.

Penyidik, ujarnya lagi, berharap penuntasan perkara itu dapat memberikan efek jera serta menjaga integritas lembaga keuangan negara.

"Penyidikan ini akan terus kami lakukan dengan komitmen tinggi, untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab serta memastikan bahwa keuangan negara dapat dipulihkan," kata Cahyono.