Korupsi Pengadaan Rumah Jabatan DPR

 

Kasus Korupsi Pengadaan Rumah Jabatan DPR

ALFRIZ AULIATAMA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelaksanaan dan tergabung dalam Asosiasi . ALFRIZ AULIATAMA berlokasi di KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, Indonesia, tepatnya di Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 69A Lt. III KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, Indonesia. ALFRIZ AULIATAMA memiliki reputasi baik dalam memberikan layanan berkualitas tinggi di sektor konstruksi.

Dengan bentuk badan usaha -, ALFRIZ AULIATAMA memiliki komitmen untuk memberikan hasil terbaik dalam setiap proyek yang dijalankan. Perusahaan ini senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme dan kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh asosiasi .

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Rabu (26/2), menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Alfriz Auliatama, Adung Karnaen.

Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan korupsi dalam pelaksanaan pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tahun anggaran 2020.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan rasuah dalam pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk tahun anggaran 2020. Kasus ini mencuat setelah ditemukan indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan perabotan dan fasilitas rumah dinas tersebut.

Pada Februari 2024, KPK resmi meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan setelah melalui serangkaian proses penyelidikan dan kini berada di tahap penyidikan.

Sejak penyidikan dimulai, KPK telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ini. Pada Maret 2024, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, diperiksa untuk mendalami proses perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan tersebut. Selain itu, Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR Hiphi Hidupati, juga turut dimintai keterangan.

Kasus ini diduga merugikan keuangan negara hingga mencapai puluhan miliar rupiah. KPK mencurigai adanya pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk kemungkinan pelaksanaan yang hanya formalitas dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.